Arah Pembangunan

Deskripsi:

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan ramah bagi investor merupakan salah satu tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk membuat kebijakan yang dapat meningkatkan investasi di daerah.

2.1.        Arah Pembangunan

Sejak diterbitkannya Perpres No. 16 Tahun 2016 tentang RUPM maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Perbup No. 79 Tahun 2014 tentang RUPMK Bondowoso Tahun 2014-2025 yang memberikan arahan pembangunan penanaman modal di Bondowoso.

Kedudukan RUPM Nasional dalam dokumen perencanaan nasional serta sektoral berdasarkan Perka BKPM No 9 Tahun 2012, yang selanjutnya diterjemahkan oleh Pemerintah Daerah memiliki posisi yang sama serta diturunkan Rencana Aksi yang disesuai dengan tahapan dalam Road Map Implementasi RUPMK.

Pembangunan daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Rangkaian upaya pembangunan tersebut dimuat dalam Perda No 10 tahun 201 tentang RPJPD Bondowoso Tahun 2011-2031, dimana kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

 

Salah satu upaya untuk mewujudkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, efisien dan sistematis guna menunjang pembangunan daerah dan mendorong perkembangan wilayah kabupaten, Perda No 12 Tahun 2011 tentang RTRW Bondowoso Tahun 2011-2031, memberikan arahan pembangunan agar mendayagunakannya sumber daya yang dimiliki seoptimal mungkin sehingga terwujud pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tata wilyah yang berwawasan lingkungan, iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan perekonomian daerah, yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

 

Pentapan Perda No 1 tahun 2014 tentang RPJMD Bondowoso Tahun 2014-2018, secara substantif merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan Kabupaten Bondowoso dalam melakukan pembangunan di daerah. Arah pembangunan dan target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen menjadi ukuran bagi setiap pembangunan yang akan dilakukan.

 

Kebijakan lain yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk menarik minat investor adalah dengan memberikanan insentif dan kemudahan ditetapkan melalui Perda No 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

  1. Pemberian insentif, dapat berbentuk

1)    Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah

2)    Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah

  1. Pemberian kemudahan, dapat berbentuk

1)    Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal

2)    Penyediaan sarana dan prasarana

3)    Penyediaan lokasi

4)    Penyediaan bantuan teknis

5)    Percepatan pemberian perizinan

 

Kemudahan lain yang diberikan bagi investor di Bondowoso adalah dengan pemberian pelayanan perizinan yang mudah, murah dan cepat, melalui Perbup No 71 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengatur tentang jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Sedangkan jumlah izin yang dilayani sebanyak 71 jenis izin.